KODE PERILAKU PROFESIONAL MENURUT
AICPA
American Institute Akuntan Publik (AICPA) adalah
asosiasi nasional profesiAkuntan Publik (CPA) di Amerika Serikat , dengan lebih dari
360.000 anggota, termasuk CPA dalam bisnis dan industri, praktek umum,
pemerintah, dan pendidikan; siswa afiliasi; dan asosiasi internasional. AICPA
memiliki kantor di New York City ; Washington, DC ;Durham, NC ; Ewing, NJ ; and Lewisville, TX . The AICPA memiliki kantor
di New York City , Washington, DC , Durham, NC ; Ewing, NJ , dan Lewisville, TX .
The AICPA merupakan profesi nasional dalam menghadapi aturan
pembuatan, penetapan standar dan badan-badan legislatif, kelompok-kelompok
kepentingan umum, negara BPA masyarakat, dan organisasi profesional lainnya.
The AICPA's proactive communications program is designed to inform regulators,
legislators, the public, and others of the varied roles and functions of CPAs
in society. proaktif The AICPA's Komunikasi Program ini dirancang untuk
menginformasikan regulator, legislatif, masyarakat, dan lain-lain bervariasi
peran dan fungsi CPA dalam masyarakat.
The AICPA's didirikan pada tahun 1887 sebagai profesi yang
dibedakan dengan persyaratan pendidikan yang ketat, standar profesional yang
tinggi, ketat kode etik profesional, status lisensi, dan komitmen untuk melayani
kepentingan publik.
MISI
DAN SEJARAH AICPA
Didirikan pada tahun 1887, AICPA merupakan profesi CPA
nasional mengenai aturan-keputusan dan penetapan standar, dan berfungsi sebagai
advokat sebelum badan legislatif, kelompok-kelompok kepentingan publik dan
organisasi profesional lainnya. The AICPA mengembangkan standar untuk audit
perusahaan swasta dan jasa lainnya oleh CPA, menyediakan materi bimbingan
pendidikan kepada anggotanya; mengembangkan dan nilai Ujian Uniform CPA, dan
monitor dan melaksanakan sesuai dengan standar profesi teknis dan etika.
• Pendiri AICPA yang didirikan sebagai sebuah profesi dibedakan oleh
persyaratan pendidikan yang ketat, standar profesional yang tinggi, kode etik
yang ketat profesional, status lisensi dan komitmen untuk melayani kepentingan
publik
Kepengurusan
AICPA
AICPA terdiri dari kelompok relawan dan staf yang bekerja
sama untuk mencapai tujuan Institute. Komite membantu menyajikan kepentingan,
kebutuhan dan sikap dari keanggotaan, dan membantu Institute dalam mempertahankan
standar yang tinggi dari praktek profesional, mempromosikan kepentingan CPA,
melayani sebagai juru bicara profesi, dan memberikan layanan yang tepat kepada
anggota.
Kode prilaku profesi akuntansi
menurut AICPA
Kode etik profesi di definisikan sebagai pegangan umum yang
mengikat setiap anggota, serta suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap
anggota profesinya. Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional
yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas
layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing – masing individu
yang menyediakan layanan tersebut.
Kode etik Profesi AICPA menjadi standar umum perilaku yang
ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan. Kode
etik ini terdiri dari empat bagian: prinsip-prinsip, peraturan etika,
interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika. Bagian-bagian ini disusun
berdasarkan urutan makin spesifiknya standar tersebut, prinsip-prinsip
menyediakan standar-standar ideal etika, sementara kaidah etika menyediakan
standar-standar yang sangat spesifik.
Bagian
Kode Etika AICPA yang membahas prinsip-prinsip etika profesi berisi diskusi
umum tentang beberapa syarat karakteristik tertentu sebagai akuntan public.
Bagian prinsip etika profesi terdiri dari dua bagian utama : enam prinsip etika
dan diskusi tentang keenam prinsip tersebut.
Kelima
prinsip pertama diterapkan secara sama rata kepada seluruh anggota AICPA, tanpa
mempedulikan apakah mereka bekerja bagi kantor akuntan public, bekerja sebagai
akuntan dalam dunia bisnis atau pemerintahan, terlibat dalam beberapa aspek
bisnis lainnya, atau terlibat dalam dunia pendidikan. Satu pengecualian
terdapat dalam kalimat terakhir dari prinsip obyektifitas dan independensi.
Kalimat tersebut hanya berlaku bagi para anggota yang bekerja bagi public, dan
hanya jika mereka menyediakan jasa-jasa atestasi seperti jasa audit. Prinsip
keenam, lingkup dan sifat jasa, hanya diterapkan bagi para anggota yang bekerja
bagi public. Prinsip tersebut dialamatkan kepada seorang praktisi yang harus
menyediakan suatu jasa tertentu, seperti menyediakan jasa konsultasi karyawan
saat seorang klien audit bermaksud mengangkat seorang controller. Menyediakan
jasa semacam itu dapat menghilangkan independensi terutama jika kantor akuntan
public merekomendasikan seorang controller yang kemudian diangkat oleh klien
dan tidap dapat menunjukkan kompetensinya.
Pengamatan
yang seksama atas keenam prinsip tersebut mungkin sekali akan memimpin kita
pada kesimpulan bahwa keenam prinsip tersebut dapat diterapkan pada setiap
profesi, tidak hanya profesi akuntan public saja. Sebagai contoh, para dokter
harus menerapkan profesionalisme yang sensitive dan pertimbangan moral,
bertindak demi kepentingan public, bertindak dengan integritas, bersikap
obyektif dan menghindari konflik antar kepentingan, menjalankan prinsip due
care, serta mengevaluasi ketepatan sifat jasa kedokteran yang diberikan. Satu
perbedaan antara auditor dan profesi lainnya, sebagaimana yang telah dinyatakan
sebelumnya, adalah bahwa sebagian professional tidak perlu mempertimbangkan
apakah masih tetap independen atau tidak.
Kode
Perilaku Profesional AICPA terdiri atas dua bagian:
a. Prinsip-prinsip
Perilaku Profesional (Principles of Profesionnal Conduct); menyatakan tindak -
tanduk dan perilaku ideal.
b. Aturan
Perilaku (Rules of Conduct); menentukan standar minimum.
PRINSIP AICPA
Prinsip-prinsip
Perilaku Profesional menyediakan kerangka kerja untuk Aturan Perilaku.
Pedoman tambahan untuk penerapan Aturan Perilaku tersedia melalui:
· Interpretasi
Aturan Perilaku (Interpretations of Rules of Conduct)
· Putusan
(Rulings) oleh Professional Ethics Executive Committee.
Enam
Prinsip-prinsip Perilaku Profesional:
· Tanggung jawab: Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya sebagai profesional, anggota harus melaksanakan pertimbangan
profesional dan moral dalam seluruh keluarga.
· Kepentingan publik: Anggota harus
menerima kewajiban untuk bertindak dalam suatu cara yang akan melayani
kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen
pada profesionalisme.
· Integritas: Untuk mempertahankan dan
memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab
profesional dengan perasaan integritas tinggi.
· Objektivitas dan Independesi:
Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik penugasan
dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional.
· Kecermatan dan keseksamaan: Anggota
harus mengamati standar teknis dan standar etik profesi.
· Lingkup dan sifat jasa: Anggota
dalam praktik publik harus mengamati Prinsip prinsip Perilaku Profesional dalam
menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan.
Dalam
dunia lembaga akuntansi ada namanya kode etik profesi akuntansi, kode etik
adalah suatu peraturan etika yang harus diterapkan bagi para profesi akuntansi.
Kode etik sendiri diperlakukan agar mencegah prilaku-perilaku penyimpangan para
angota maupun kelompok yang tergabung dalam profesi akuntansi yang dapat
mencoreng istasi akuntansi. Di Indonesia sediri mempunyai instasi dibidang
akuntansi IAI, dan setiap Negara juga mempunyai istasi akuntasi, dan memiliki
etika etika akuntansi tersendiri.
Garis
besar kode etik dan perilaku profesional adalah :
a. Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan
manusia.
Prinsip
mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk
melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya. Sebuah
tujuan utama profesional komputasi adalah untuk meminimalkan konsekuensi
negatif
dari sistem komputasi, termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.
b. Hindari menyakiti orang lain.
“Harm”
berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidak
diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak
lingkungan
yang tidak diinginkan.
c. Bersikap jujur dan dapat dipercaya
Kejujuran
merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan suatu
organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif.
d. Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi
nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip
keadilan yang sama dalam mengatur perintah.
e. Hak
milik yang temasuk hak cipta dan hak paten.
Pelanggaran
hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi
dilarang oleh hukum di setiap keadaan.
f. Memberikan
kredit yang pantas untuk properti intelektual.
Komputasi
profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual.
g. Menghormati privasi orang lain
Komputasi
dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi
pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah
peradaban.
h. Kepercayaan
Prinsip
kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah
membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau, secara implisit,
saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas
seseorang.
PERATURAN
AICPA
peraturan
dari AICPA mengharuskan anggota mematuhi aturan Kode Perilaku Profesional. Anggota
harus siap untuk membenarkan keberangkatan dari aturan-aturan ini.
Interpretasi
Mengatasi Berlakunya Kode Perilaku Profesional AICPA. Untuk tujuan bagian penerapan kode,
anggota adalah anggota, anggota asosiasi, atau asosiasi internasional AICPA
- Aturan Perilaku yang mengikuti
berlaku untuk semua layanan profesional yang dilakukan kecuali
- ketika kata-kata dari aturan
menunjukkan sebaliknya \
- bahwa anggota yang berlatih di
luar Amerika Serikat tidak akan dianggap melanggar aturan tertentu untuk
berangkat dari salah satu aturan yang dinyatakan di sini selama perilaku
anggota adalah sesuai dengan aturan profesi akuntansi yang
diselenggarakan di negara di yang ia berlatih. Namun, ketika anggota
dikaitkan dengan laporan keuangan dalam keadaan yang akan membawa pembaca
untuk menganggap bahwa praktek AS diikuti, anggota harus memenuhi
persyaratan aturan 202, Kepatuhan Dengan Standar dan 203, Prinsip
Akuntansi
- anggota yang merupakan anggota
dari tim keterlibatan kelompok (lihat SAS khusus mengklarifikasi
Pertimbangan-Audit Laporan Keuangan Grup [Termasuk Kerja Komponen
Auditor]) tidak akan dipertimbangkan melanggar aturan tertentu jika
komponen asing auditor (akuntan ) berangkat dari salah satu persyaratan
etika yang dinyatakan di sini sehubungan dengan audit atau review laporan
keuangan kelompok atau keterlibatan atestasi lainnya, asalkan ()
melakukan akuntan komponen auditor asing, minimal, sesuai dengan etika
dan independensi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Internasional
Etika Dewan untuk Akuntan (IESBA itu) Kode Etik untuk Akuntan
Profesional, dan anggota tim keterlibatan kelompok yang sesuai dengan
aturan yang dinyatakan di sini.
- kemandirian perusahaan anggota
ini tidak akan dianggap gangguan jika perusahaan lain atau badan yang
terletak di luar Amerika Serikat yang ada di dalam jaringan perusahaan
anggota ini berangkat dari salah satu aturan yang dinyatakan di sini,
selama perusahaan lain atau perilaku entitas, minimal , sesuai dengan etika
dan persyaratan independensi yang ditetapkan dalam IESBA Kode Etik
Akuntan Profesional.
- Seorang anggota tidak akan
dengan sengaja mengizinkan orang, yang anggota memiliki otoritas atau
kapasitas untuk mengontrol, untuk melaksanakan atas nama nya, baik dengan
atau tanpa kompensasi, tindakan yang, jika dilakukan oleh anggota, akan
menempatkan anggota di melanggar aturan. Selanjutnya, anggota dapat
bertanggung jawab atas tindakan dari semua orang yang berhubungan dengan
dia dalam praktek publik yang anggota memiliki otoritas atau kapasitas
untuk mengontrol.
- Seorang anggota atau anggota
tertutup) dapat dianggap memiliki nya kemerdekaan terganggu, sehubungan
dengan klien, sebagai hasil dari tindakan atau hubungan orang-orang
tertentu atau badan, seperti yang dijelaskan dalam aturan 101, dan
interpretasi dan keputusan, siapa anggota atau anggota tertutup tidak
memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengontrol. Oleh karena itu,
tidak ada dalam bagian ini harus membawa kita untuk menyimpulkan bahwa
anggota atau anggota kemerdekaan tertutup itu tidak terganggu hanya karena
ketidakmampuan nya untuk mengontrol tindakan atau hubungan terhadap orang
atau badan tersebut.
o
Interprestasi
Peraturan Etika
Kebutuhan
akan interpretasi peraturan etika yang dipublikasikan timbul ketika terdapat
beragam pertanyaan dari para prktisi tentang sesuatu peraturan spesifik.
Sebelum interpretasi disahkan, interpretasi itu dikirimkan kepada sejumlah
individu kunci dalam profesi untuk diminta masuknnya.
INTERPRETASI INDEPENDENSI
Interpretasi Peraturan 101 melarang anggota yang terlibat
untuk memiliki saham atu investasi langsung lainnya dalam klien audit, karena
hal itu berpotensi merusaj independensi audit aktual (indepenensi dalam fakta),
dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai atas independensi auditor
(independensi dalam penampilan). Ada tiga perbedaan penting dalam peraturan
yang berkaitan dengan independensi dan kepemilikan saham:
v
Anggota yang Tercakup Peraturan 101 berlaku untuk anggota yang terlibat yang dapat
mempengaruhi pebugasan atestasi. Anggota yang tercakup meliputi:
1. Orang-orang pada tim
penugasan atestasi
2. Orang-orang yang dapat
mempengaruhi penugasan atestasi, seperti orang yang mengawasi atau mengevaluasi
partner penugasan
3. Partner atau manajer yang
memberikan jasa nonatestasi kepada klien
4. Partner di kantor partner
yang bertanggung jawab atas penugasan atestasi
5. Kantor akuntan dan program
tunjangan karyawannya
6. Entitas yang dapat
dikendalikan oleh setiap anggota yang terlibat tersebut di atas atau oleh dua
orang atau lebih anggota yang terlibat atau entitas yang beroperasi bersama
v
Kepentingan Keuangan Langsung vs Tidak Langsung
Kepentingan keuangan langsung (direct financial interest) dikenal
dengan kepemilikan lembar saham atau ekuitas lainnya oleh para anggota keluarga
dekatnya, sedangkan kepentingan keuangan tidak langsung (indirect financial interest) muncul ketika terdapat hubungan
kepemilikan yang dekat, tetapi bukan hubungan langsung, antara auditor dan
kliennya.
v
Material atau Tidak Material Materialitas mempengaruhi apakah
kepemilikan saham merupakan suatu pelanggaran atas Peraturan 101 hanya untuk
kepentingan tidak langsung. Materialitas harus dilihat dalam hubungannya dengan
kesejahteraan dan pendapatan seorang anggota.
Masalah Kepentingan Keuangan yang Berkaitan
Beberapa interpretasi atas Peraturan
101 berkaitan dengan aspek-aspek khusus dari hubungan keuangan antara karyawan
kantor akuntan publik dan kliennya
v
Mantan Praktisi
v
Prosedur Pemberian Pinjaman yang
Normal
v
Kepentingan Keuangan dan Penerimaan
Bekerja Anggota Keluarga Inti serta Keluarga Terdekat
v
Hubungan sebagai Investor atau
Investee Bersama dengan Klien
v
Direktur, Pejabat, Manajemen, atau
Karyawan Perusahaan
Perkara hukum Antara Kantor Akuntan dan Klien
Gugatan oleh klien sehubungan dengan
jasa perpajakan atau jasa nonaudit lainnya, atau gugatan terhadap klien maupun
kantor akuntan publik oleh pihak lain, biasanya tidak mengganggu independensi.
Pertimbangan penting dalam tuntutan hukum itu adalah sejauh mana pengaruhnya
terhadap kemampuan klien, manajemen, dan karyawan KAP untuk tetap objektif
serta berkomentar secara bebas.
Jasa Pembukuan dan Jasa Lainnya
Interpretasi mengizinkan kantor
akuntan publik untuk memberikan baik jasa pembukuan maupun audit kepada klien
audit perusahaan swasta. Ada tiga persyaratan penting yang harus dipenuhi
auditor sebelum dapat diterima untuk memberikan jasa pembukuan dan audit kepada
klien:
1.
Klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan
2.
Akuntan publik tidak boleh berperan sebagai karyawan atau manajemen yang
mengoperasikan perusahaan
3.
Akuntan publik, dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disusun
dari pembukuan dan catatan yang telah disiapkan sepenuhnya atau sebagian oleh
akuntan publik, harus sesuai dengan GAAS.
Konsultasi dan Jasa Nonaudit Lainnya
Aktivitas semacam ini diizinkan
sepanjang anggotanya tidak menjalankan fungsi manajemen atau membuat keputusan
manajemen.
Fee yang Belum Dibayar
Menurut Peraturan 101 dan aturan
serta interpretasinya, independensi dianggap terganggu bila fee yang ditagih
atau belum ditagih atas jasa profesional yang diberikan masih belum dibayar
lebih dari 1 tahun sebelum tanggal laporan. Fee yang belum dibayar ini dianggap
sebagai pinjaman dari auditor kepada klien dan karenanya melanggar Peraturan
101. Fee yang belum dibayar dari seorang klien yang mengalami kebangkrutan
tidak melanggar Peraturan 101.
PERATURAN PERILAKU LAINNYA
Integritas dan Objektivitas
Integritas berarti tidak memihak
dalam melakukan semua jasa, peratran 102 tentang integritas dan objektivitas.
Interpretasi atas Peraturan 102 menyatakan bahwa konflik kepentingan yang
terlihat mungkin tidak melanggar peraturan perilaku jika informasinya
diungkapkan kepada kien anggota atau yang mempekerjakan.
Standar Teknis
Ketiga Kode standar berikutnya
berhubungan dengan kepatuhan auditor pada persyaratan standar teknis.
·
Peraturan 201-Standar Umum : (a)
Kompetensi profesional, (b) Keseksamaan profesional, (c) Perencanaan dan
supervise, (d) Data relevan yang mencukupi
·
Peraturan 202- Ketaatan pada Standar
·
Peraturan 203- Prinsip-prinsip
Akuntansi
Tujuan utama persyaratan dari
Peraturan 201 hingga 203 adalah untuk memberikan dukungan kepada ASB, PCAOB,
FASB, dan badan penyusun standar teknis lainnya.
Kerahasiaan
Para praktisi dilarang keras
mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari setiap jenis penugasan
tanpa persetujuan klien. Persyaratan spesifik dari Peraturan 301 yang berkaitan
dengan informasi rahasia klien (confidential
client information).
·
Kebutuhan akan kerahasiaan File audit akuntan publik dapat
diberikan kepada orang lain atas seizing klien
·
Pengecualian atas Kerahasiaan
1. Kewajiban yang berhubungan
dengan standar teknis
2. Panggilan pengadilan dan
ketaatan pada hukum serta peraturan
3. Peer review
4. Respons terhadap divisi
etika
Fee Kontinjen
Guna membantu akuntan publik
mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau jasa atestasi
lainnya, dilarang mendasarkan fee pada hasil penugasan. Peraturan 302
berhubungan dengan fee kontinjen.
Tindakan yang dapat Didiskreditkan
Karena kebutuhan khusus bagi kantor
akuntan untuk berperilaku dengan cara yang profesional, Kode Etika mempunyai
aturan khusus yang melarang tindakan yang dapat didiskreditkan bagi profesi.
Peraturan 501 berisi tentang beberapa dari persyaratan sebagai berikut:
1.
Penahanan catatan klien
2.
Diskriminasi dan gangguan dalam praktik karyawan
3.
Standar tentang audit pemerintah dan persyaratan badan serta agen pemerintah
4.
Kelalaian dalam penyiapan laporan atau catatan keuangan
5.
Kelalaian mengikuti persyaratan dari badan pemerintah, komisi, atau lembaga
pengatur lainnya
6.
Permohonan atau pengungkapan pertanyaan dan jawaban ujian akuntan publik
7.
Kelalaian mengisi SPT pajak atau membayar kewajiban pajak
Dalam anggaran rumah tangga AICPA
dinyatakan bahwa keanggotaan AICPA dapat dihentikan tanpa mempertimbangkan
sanksi atas rmpat kejahatan:
(1)
Kejahatan yang bisa dihukum penjara selama lebih dari 1 tahun, (2) kelalaian
yang disengaja dalam menyerahkan SPT pajak penghasilan di mana akuntan public,
sebagai wajb pajak perorangan, diwajibkan menurut hukum untuk menyerahkannya,
(3) menyerahkan SPT pajak penghasilan yang salah atau curang atas nama akuntan
publik itu atau atas nama kliennya, atau (4) sengaja membantu kien dalam
menyiapkan dan menyajikan SPT pajak penghasilan yang salah atau curang.
Iklan dan Permohonan
Untuk
mendorong akuntan publik berperilaku secara profesional, peraturan 502 juga
melarang iklan atau permohonan yang palsu, menyesatkan, atau menipu.
Komisi dan Fee Referal
Komisi
adalah kompensasi yang dibayarkan untuk merekomendasikan atau mereferensikan
produk atau jasa pihak ketiga kepada klien atau merekomendasikan atau
mereferensikan produk atau jasa klien kepada pihak ketiga. Peraturan 503
mengatur tentang Komisi dan Fee Referal
Bentuk dan Nama Organisasi
Peraturan
505 mengizinkan para praktisi untuk membentuk organisasi sesuai dengan salah
satu dari enam bentuk ini, sepanjang hal
itu diizinkan oleh hukum negara bagian: perusahaan perorangan, persekutuan
umum, korporasi umum, korporasi profesional, perusahaan dengan kewajiban
terbatas, atau persekutuan dengan kewajiban terbatas.
PEMBERLAKUAN
Kelalaian
untuk mengikuti peraturan perilaku dapat mengakibatkan pemecatan dari AICPA.
Hal ini tidak mencegah seorang akuntan publik untuk melakukan praktik akuntan
publik, tetapi merupakan sanksi sosial yang berat.
Tindakan oleh Divisi Etika
Profesional AICPA
Divisi
Etika Profesional AICPA bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran atas
Kode dan menentukan tindakan disipliner.
Tindakan oleh Dewan Akuntansi Negara
Bagian
Hal
yang bahkan jauh lebih penting ketimbang dikeluarkan dari AICPA adalah
peraturan perilaku, yang serupa dengan AICPA, yang telah diberlakukan oleh
Dewan Akuntansi dari seluruh 50 negara bagian di Amerika Serikat.Dewan
Akuntansi negara bagian dapat mengakibatkan hilangnya sertifikat akuntan publik
darn lisensi praktiknya.
sumber
http://www.aicpa.org/
Dian Centil/2011/AICPA American Institute Of Certified/ diancentil.blogspot.com
Eka Widiantoro/2014/Tugas Softskill-2/ekawidiantoro.blogspot.com
Esmin Fransiska/2014/tugas 3 etika profesi akuntansi/http://ikafransiskagunadarma2011.blogspot.com
Intan Nurliah Tirta/2013/kode etik profesi akuntansi/intannurliahtirta.blogspot.com
Indra sanjaya/2014/ kode perilau profesional //http://indrasanjayains.blogspot.com/2014/11/kode-perilaku-profesional-prinsip_20.html
Nasrijul/2014/ Etika Profesional Audit /http://abiemanjoe.blogspot.com/2014/02/etika-profesional-audit.html
Kautsar rosadi/2012/kode etik profesi akuntansi/http://kautsarrosadi.wordpress.com/2012/01/31/kode-etik-profesi-akuntansi/
Tri utami/ 2014/ kode etik perilaku akuntansi/ http://tritaminingsih.blogspot.com/2014/11/kode-etik-perilaku-akuntansi.html
